*Kabag Ops Polres Batola Pimpin Apel PAM Kegiatan Penyampaian Aspirasi oleh Masyarakat Desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kepada Bupati Batola

Kalimantan Selatan – Polres Batola Polda Kalsel

Batola, Selasa tanggal 8 Maret 2022 skp 10.15 wita bertempat di Kantor Bupati Batola telah tiba Masy Desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya sekitar 30 orang dgn Korlap an. Suparman untuk menyampaiakan aspirasi terkait kinerja Kepala Desa Kolam Kanan, Kec. Wanaraya Kab. Batola, Selasa, (08/03/2022)

Melalui Kasi Humas Polres Batola AKP Abdul malik SE mengatakan Penyampaian aspirasi masyarakat dari desa Kolam kanan setelah tiba di kantor Bupati Batola kemudian perwakilan masyarakat tersebut diterima oleh Bupati Batola Hj Noormiliani., AS.SH dan di lakukan audensi dengan dihadiri oleh Sekda Kab. Batola Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, Kabag Ops Polres Batola Kompol I Nyoman Widiarsana, SH, Kasat Intelkam Polres Batola AKP Dr. Singgih Aditya Utama., S.I.K, M.H, Kadis PMD Kab. Batola Bpk Moch. Aziz, Kasat Pol PP Kab. Batola Bpk Anjar Wijaya, Camat Wanaraya Bpk Slamet, Perwakilan Masy Desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya 7 org.

Adapun aspirasi / keinginan masyarakat yg disampaikan kepada Bupati Batola dlm pertemuan tsb adalah sbb :
– Adanya sikap arogan dan tidak mau membuat surat-surat keterangan maupun administrasi lainnya yang diperlukan oleh warga Kolam Kanan apabila warga tersebut bukan pendukung dalam Pemilu Kepala Desa.
Adanya sikap pilih kasih dalam hal pembagian jatah kapur untuk lahan pertanian dan hanya dibagikan kepada para pendukung kepala Desa tersebut.
– Adanya postingan yang ditulis dimedia social yang bernada menakut-nakuti serta mengancam warga yang terkesan tidak mendukung dan berseberangan dengan Kepala Desa.
Adanya kebijakan Kepala Desa yang banyak melanggar aturan serta menyalahgunakan wewenang dan jabatan dengan membuat kerjasama dengan pihak lain atas tanah hak milik warga.
– Adanya niat memperkaya diri sendiri dengan menerima hasil usaha kebun sawit milik Desa yang dananya tidak dimasukkan ke APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dana tersebut dinikmati oleh Kepala Desa sejak Tahun 2016.
– Adanya upaya memperkaya diri sendiri dengan menggunakan dana milik kelompok tani sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh Kepala Desa tanpa bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya.
– Adanya tata kelola keuangan Desa yang carut marut dan diduga disalahgunakan sehingga sampai saat ini Desa Kolam Kanan tidak membayar pajak.
– Adanya kegiatan yang tidak terselesaikan dalam pembayaran kepada penyedia jasa dalam pembangunan Sumur Pompa Tangan (SPT) sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
– Adanya penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun BUMDes tersebut dianggap Ilegal karena dibentuk tanpa melalui Musyawarah Desa (MusDes) dan tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Atas penyampaian aspirasi masyarakat Desa Kolam Kanan Bupati Batola menyampaikan arahan sbb :
– Ucapan terima kasih kepada warga yg datang karena sudah tertib dalam penyampaian aspirasi.
– Bahwa aspirasi yg disampaikan warga terkait adanya indikasi pelanggaran administrasi di desa maka akan dilimpahkan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas PMD Kab. Batola.
– Untuk aspirasi yang berkaitan dengan adanya indikasi penyalgunaan anggaran maka akan ditindak lanjuti oleh Inspektorat Kab. Batola.

Adapun penekanan oleh Kadis PMD Kab. Batola adalah bahwa Surat somasi tidak percaya dri masy Desa Kolam Kanan sdh diterima dan tindak lanjut dari Dinas PMD adalah mengirimkan surat kepd Inspektorat Kab. Batola untuk meminta Pemeriksaan Khusus kepada Desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya.

Adapun penekanan dri Kabag Ops Polres Batola terhadap masyarakat Desa Kolam Kanan adalah agar warga desa bisa menahan diri, tdk mdah terprovokasi dan menjaga situasi di desa nya tetap kondusif dgn tidak melakukan kegiatan yg berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas,

Selama kegiatan dilakukan pengamanan oleh Pers Polres Batola dan Polsek Marabahan sebanyak 70 Pers, Tuturnya (Humas Batola)

PRESISI *(Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan)*